Berita Pendidikan - Ketua Komisi X DPR Syaiful
Huda memberikan apresiasi atas komitmen Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk
melakukan perbaikan fundamental di bidang pendidikan. Kendati demikian pemerintah
hendaknya mengambil langkah kongkret atas kondisi darurat Pendidikan yang
terjadi saat ini.
“Kami sangat
mengapresiasi komitmen Presiden Jokowi jika ingin melakukan transformasi besar
di berbagai bidang termasuk bidang Pendidikan.
Kendati demikian yang saat ini mendesak dilakukan dan ditunggu langkah kongkret
adalah menyelamatkan hak-hak peserta didik untuk bisa belajar di masa
pandemic,” ujar Syaiful Huda kepada wartawan, Sabtu (15/8/2020).
Dalam Pidato
Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD menjelang
Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI, Presiden Jokowi menyampaikan jika masa
pandemic Covid-19 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan perubahan
fundamental di berbagai bidang. Strategi besar perlu dilakukan untuk melakukan
transformasi di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan,
termasuk bidang kesehatan dan pendidikan. Transformasi besar-besaran ini perlu
dilakukan sehingga Indonesia bisa melakukan lompatan besar pasca Pandemi
Covid-19.
Huda sepakat
dengan pandangan Presiden Jokowi jika di balik pandemic Covid-19 tersimpan
peluang bagi terciptanya perubahan besar di berbagai bidang termasuk bidang
Pendidikan. Kendati demikian, perubahan itu bisa terjadi jika pemerintah tepat
mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada serta mencari solusi secara cepat
dan terukur.
“Saat ini ada
banyak persoalan nyata di bidang Pendidikan selama masa pandemi. Nah kami
melihat respons dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) masih sporadis dan kurang
komprehensif,” katanya.
Dia menilai
pandemic Covid-19 menunjukkan banyak hal termasuk kelemahan sistem Pendidikan
nasional menghadapi berbagai musibah atau bencana. Saat pandemic Covid-19
dengan tingkat penularan begitu tinggi hampir semua sekolah ditutup. Kondisi
ini membuat peserta didik kehilangan banyak waktu belajar mereka. Di sisi lain
opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai pola pembelajaran yang diajukan
banyak menghadapi kendala karena tidak disiapkan secara matang.
“Akibatnya
peserta didik yang tidak mempunyai sarana dan prasana penunjang PJJ hampir
pasti kehilangan kesempatan belajar mereka. Dan jumlah siswa yang tidak bisa
belajar ini cukup besar. Umumnya mereka tinggal di Kawasan Tertinggal, Terluar,
dan Terdepan (3T),” ujarnya.
Kedepankan
Penyelematan Siswa
Politikus PKB
ini menegaskan harusnya saat ini pemerintah mengedepankan upaya penyelamatan
para siswa yang tidak bisa mengakses kesempatan belajar tersebut. Menurutnya
harus ada langkah nyata bagaimana para siswa tersebut bisa belajar secepatnya.
“Kalau memang
memungkinkan belajar tatap muka segeralah dilakukan pembelajaran tatap muka
dengan protocol Kesehatan ketat. Jika tak memungkinkan tatap muka maka
bagaimana caranya mereka bisa melakukan PJJ. Sediakan wifi, smartphone, dan
kurikulum adaptif Covid-19,” katanya.
Jika langkah
penyelamatan darurat Pendidikan telah dilakukan, kata Huda, barulah pemerintah
bisa mengajukan strategi besar dalam mengubah sistem Pendidikan Indonesia agar
kompatibel dengan kondisi pasca Covid-19. Tentu strategi itu harus juga
mengadopsi langkah antisipasi kondisi luar biasa jika pola pembelajaran tatap
muka tidak bisa dilakukan seperti saat ini.
“Kami akan
sangat mendukung tawaran konsep perbaikan sistem pendidikan nasional kita.
Namun saat ini mari bergandengan tangan agar anak-anak kita tetap mendapatkan
pendidikan layak selama musim pandemic Covid-19,” pungkasnya.
Artikel ini diambil dari liputan6.com
0 komentar:
Posting Komentar